Pj. Sekdaprov Hamartoni Undang Tim Kemenpan RB untuk Genjot Skor Nilai SAKIP dan RB Provinsi Lampung 

BANDAR LAMPUNG --- Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan pihaknya terus menggenjot skor nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Lampung.

Salah satu caranya meminta Tim Kemenpan RB memberikan bimbingan agar skor yang selama ini sudah baik dapat lebih meningkat.

Menurut Hamartoni, pada 2018 nilai hasil evaluasi SAKIP Provinsi Lampung mendapat status B dengan nilai 62,31 dan terjadi peningkatan 0,95 point. Sedangkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung pada tahun 2018, mendapatkan nilai 58,49 (CC) terjadi peningkatan sebesar 0,86 dari tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten/Kota juga mengalami peningkatan point, namun masih dengan kategori yang sama.

"Untuk itu, kami mengundang para satker Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengikuti kegiatan ini dengan harapan nilai SAKIP RB dapat bertambah, dan kategori meningkat," ungkap Hamartoni dalam acara Coaching Clinic Penguatan SAKIP dan RB Wilayah Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Hotel Swiss-Bell, Bandarlampung, Rabu (8/5/2019).

Hamartoni berharap Tim Kemenpan RB mampu memberikan pendampingan dan bimbingan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan implementasi SAKIP dan RB.

"Tim Kemenpan RB diharapkan mampu memberikan bimbingan dalam rangka meningkatkan implementasi SAKIP dan RB, sehingga skor SAKIP dan RB semakin hari semakin bertambah," Harap Hamartoni.

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan SAKIP dan RB dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan yang bersih dan baik, serta memberikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Hamartoni Ahadis menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung juga bertekad dan berkomitmen mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik dengan terus melakukan konsultasi proaktif bersama Kementerian PAN RB.

"Dari tahun ke tahun Provinsi Lampung terus melakukan pendampingan bersama Kemenpan RB. Pendampingan tersebut sebagai upaya dalam mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan RB dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai dengan RPJMN/RPJMD," jelas Hamartoni.

Sementara itu, dalam paparannya terkait peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas tata kelola dan budaya kerja, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Nadimah, menjelaskan bahwa Reformasi birokrasi merupakan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dengan melakukan berbagai terobosan baru (inovasi).

Terobosan itu dilakukan dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realitas, sungguh sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, dan dengan upaya yang luar biasa. Saat ini masih banyak yang nilai RB-nya masih CC. Peningkatan nilai akan mengikuti dengan hasil perbaikan. "Oleh karena itu kita harus mengejar perbaikan, sehingga secara otomatis nilai akan meningkat,” jelas Nadimah.

Ia menjelaskan terdapat delapan area perubahan reformasi birokrasi yang harus dibenahi yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem Manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tentunya perbaikan ini tidak bisa hanya dilakukan satu persatu, namun harus dilakukan secara bersamaan. Sehingga birokrasi yang bersih dan akuntabilitas, efektif dan efisiensi, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dapat terwujud,” ujarnya.

Nadimah mengakui perlunya komitmen jajaran pimpinan untuk terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan memperkuat peran tim RB dalam mengawal pelaksanaan RB. Selain itu, perlu juga dilakukan identifikasi keterikatan antar area perubahan dalam menyusun/mereviu road map RB serta meningkatkan kemampuan aksesor, dan melakukan penilaian terhadap kinerja. (Humas Prov Lampung)

Tag: SAKIP