JAKARTA ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Dalam Munas yang mengusung tema "Menjaga Integritas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Kreatif" tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud resmi terpilih aklamasi sebagai Ketua Umum APPSI periode 2025-2030.
Sebagai Ketua APPSI baru, Rudy menyampaikan sejumlah fokus utama untuk memperkuat peran organisasi ke depan dengan menekankan lima arah kebijakan prioritas, yakni :
1. Memperkuat kolaborasi antarprovinsi untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat pembangunan daerah.
2. Menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menyampaikan aspirasi daerah secara profesional dan konstruktif.
3. Mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Memperkuat ketahanan ekonomi daerah, terutama dalam bidang pangan, energi, hilirisasi, dan investasi hijau.
5. Membangun APPSI yang responsif, cepat merespons isu daerah dan nasional untuk menghasilkan gagasan serta kebijakan yang solutif.
Rudy berharap APPSI di bawah kepemimpinannya dapat menjadi motor penggerak sinergi pembangunan nasional yang berpihak pada kemajuan daerah, sekaligus memperkokoh persatuan Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Ia juga diberikan waktu 1 bulan untuk membentuk kepengurusan yang baru.
Dikesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan bahwa Sebagai mitra strategis pemerintah pusat, APPSI diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia menggarisbawahi empat aspek kunci yang dapat dilakukan APPSI untuk menjaga integritas tersebut, yakni transparansi dan akuntabilitas, partisipasi publik, inovasi kreatif serta pemberantasan korupsi di wilayah masing-masing.
Wiyagus menilai keempat aspek tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya membangun pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel di masa mendatang.(Adpim)
