Melalui Rapat TKPKD 2025, Lampung Satukan Langkah Menuju Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan
BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengakselerasi program Desaku Maju dan mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 guna menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung.
Hal itu disampaikan Wagub Jihan saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) se- Provinsi Lampung Tahun 2025 di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (12/6/2025).
Wagub Jihan mengatakan Desaku Maju yang menjadi salah satu program unggulan Provinsi Lampung, ini menjadi payung program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi, dengan berbasis desa.
"Dengan pendekatan program terpadu ini, kita berharap pengentasan kemiskinan akan semakin efektif. Kita berharap, Program Desaku Maju dapat dikembangkan di seluruh desa seluruh Provinsi Lampung," ujar Jihan yang juga Ketua TKPKD Provinsi Lampung.
Menurutnya, Kabupaten/Kota bisa menyesuaikan dengan potensi keunggulan-keunggulan dimasing-masing desa dalam mengembangkan program tersebut.
"Daerah dapat mengadopsi, mengembangkan, serta memodifikasi Desaku Maju sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Dengan begitu, potensi lokal dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Jihan menekankan pentingnya implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Ia mengajak seluruh pihak untuk mengoptimalkan pelaksanaan program secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang mencakup: pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
"Tiga pendekatan dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut penting kita lakukan secara sinergis dan simultan antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota. Kita harus menyentuh akar permasalahan dari setiap lokus sasaran program pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Wagub menjelaskan saat ini pertumbuhan ekonomi Lampung semakin membaik, dimana pada triwulan I tahun 2025, Provinsi Lampung berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera, yakni sebesar 5,47 persen (yoy).
Kemudian, inflasi juga terkendali pada angka 3,24% pada Mei 2024, tingkat pengangguran terus menurun, dan angka kemiskinan terus berkurang. Target pengurangan kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2025 diangka 9,5-10%.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat, setiap program yang diluncurkan, benar-benar menyentuh langsung masyarakat miskin dan memberi peluang untuk berkembang.
"Mari kita terus memperbaiki perencanaan kita agar semakin matang, strategis, dan berbasis data yang lebih akurat," katanya.
Jihan mengatakan dalam penanggulangan kemiskinan dibutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah yang erat dan berkesinambungan.
"Kita menyadari bahwa kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan. Diperlukan kebijakan yang inklusif dan intervensi yang tepat sasaran, sehingga upaya kita bisa semakin efektif dan semua itu tidak akan berjalan dengan baik, tanpa koordinasi yang baik di antara kita semua," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengacu pada empat pilar utama penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029.
Diantaranya, dalam stabilitas ekonomi makro dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjaga inflasi, kemudian pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan jaminan sosial.
Selanjutnya, peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja serta yang terakhir layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah dengan membangun SDM dan perluasan akses ekonomi.
"Melalui sinergi dari keempat strategi ini, pemerintah optimis penurunan kemiskinan dapat tercapai," pungkasnya.
Dalam rapat ini, turut dilakukan penandatanganan komitmen sinergi penanggulangan kemiskinan yang diikuti oleh Wagub Jihan bersama seluruh Wakil Walikota dan Wakil Bupati se- Provinsi Lampung selaku Ketua TKPKD Kabupaten/Kota.(Adpim)