Rakor TPAKD se-Provinsi Lampung Tahun 2025, Wagub Jihan Nurlela Dorong Perluasan Akses Keuangan di Seluruh Wilayah Lampung untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
BANDAR LAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Lampung Tahun 2025 di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur, Bandarlampung, Jum'at (25/4/2025).
Pada kesempatan itu, Wagub Jihan mendorong perluasan akses keuangan di seluruh wilayah Lampung sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wagub Jihan menyampaikan bahwa TPAKD memiliki peran sentral dalam mendukung percepatan inklusi keuangan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Ia menekankan pentingnya penyusunan program kerja yang terencana dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta kebutuhan daerah.
“TPAKD yang telah dibentuk ini untuk melaksanakan tugas terkait upaya perluasan akses keuangan di daerah. Keberhasilan TPAKD dapat ditunjukkan melalui implementasi program kerja yang berjalan dengan baik sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Program kerja yang disusun, menurutnya, perlu mempertimbangkan berbagai kebijakan pusat serta visi pembangunan daerah.
Visi Provinsi Lampung “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” menjadi landasan utama arah pembangunan, yang juga memperkuat komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
“Dalam konteks ini, TPAKD adalah mitra penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi di Provinsi Lampung,” lanjutnya.
Wagub Jihan juga menekankan bahwa transformasi ekonomi memerlukan arah yang jelas agar tidak menimbulkan kesenjangan.
"Kalau tidak ada arah yang jelas, akan terjadi yang satu lari cepat ke kanan, yang satunya lari cepat ke kiri," ujarnya.
akor ini juga menjadi ajang untuk membahas rencana Program Kerja TPAKD se-Provinsi Lampung Tahun 2025. Wakil Gubernur menyampaikan bahwa percepatan inklusi keuangan di Lampung memerlukan fokus pada beberapa aspek utama.
"Untuk mempercepat inklusi keuangan, beberapa panduan penting meliputi edukasi keuangan, meningkatkan akses layanan keuangan, mendorong inovasi teknologi finansial (fintech), dan menciptakan regulasi yang mendukung. ."
Sebagai informasi, pada Rakor ini dibahas rencana program kerja TPAKD Tahun 2025, dengan fokus pada beberapa aspek utama meliputi edukasi keuangan, meningkatkan akses layanan keuangan, mendorong inovasi teknologi finansial (fintech) dan menciptakan regulasi yang mendukung serta fokus pada UMKM dan kelompok unbanked melalui program seperti KUR dan UMi juga sangat krusial
Sejumlah program seperti KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar), optimalisasi KUR dan edukasi anti-investasi bodong disebut sebagai contoh nyata yang sudah berjalan.
Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan target inklusi keuangan secara bertahap ke dalam RPJPD 2025–2045, yakni 85,5% pada tahun 2025 dan 97,2% pada tahun 2045.
Target ini disebut sejalan dengan kontribusi besar sektor pertanian terhadap PDRB Lampung yang mencapai ± 27%, namun masih minim akses pembiayaan formal.
Wagub Jihan menekankan peran serta industri perbankan dan lembaga jasa keuangan menjadi sangat penting dalam mendukung percepatan akses modal, termasuk dalam pembiayaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Sebagai bentuk konkret dari komitmen ini, Wagub Juhan mengungkapkan bahwa beberapa hari lalu Gubernur Mirza telah mengundang beberapa pimpinan perwakilan dari industri perbankan di Provinsi Lampung untuk membahas sinergi dalam percepatan akses modal, khususnya bagi sektor pertanian.
"Kita harus memastikan para Petani, Nelayan, Pelaku UMKM serta kelompok-kelompok rentan yang ada di pelosok desa di Provinsi Lampung memiliki akses pembiayaan mudah, adil dan berkelanjutan," pungkasnya.
Selain Rakor, kegiatan juga dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis Pelaporan SiTPAKD.
Wagub Jihan mengingatkan pentingnya sistem ini dijalankan dengan baik dan benar.
"Saya meminta kepada seluruh TPAKD Kabupaten/Kota agar dapat serius mengikuti bimtek ini dan menunjuk operator yang kompeten,” tegasnya.
Dengan sinergi antara TPAKD, pemerintah daerah dan lembaga keuangan, Pemprov Lampung optimistis inklusi keuangan yang merata dan berkeadilan dapat terwujud sebagai bagian dari transformasi ekonomi menuju Lampung yang maju dan sejahtera.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Otto Fitriandy melaporkan bahwa saat ini seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung telah memiliki TPKAD dan telah menjalankan berbagai program kerja, termasuk literasi, inklusi dan fasilitasi terhadap akses pembiayaan produktif.
Berdasarkan dra OJK, Otto mengungkapkan bahwa indeks inklusi keuangan nasional pada tahun 2024 mencapai angka 75,02%.
Sementara Provinsi Lampung indeks inklusi keuangan 74,81%, sedikit di bawah rata-rata nasional tetapi menunjukan indikator bahwamasih terbuka peluang untuk ditingkatkan.
"Karena semakin tinggi indeks inklusi keuanganya, insya allah akses keuangan yang dimiliki oleh masyarakat Lampung akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Lampung," ujarnya.
Otto juga mengungkapkan bahwa berbagai capaian telah terealisasi di Provinsi Lampung yang diantaranya realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung sebesar Rp 9,47 triliun periode Tri Wulan IV tahun 2024, realisasi Kredit Program Melawan Rentenir (KPMR) sebesar Rp2,84 triliun & 70.183 debitur Tri Wulan IV 2024, 16 desa inklusi di Provinsi Lampung, gerakan Lampung Menabung dan ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah.
Pada tahun 2025, Otto menjabarkan beberapa program TPAKD yang telah terlaksana seperti EPIKS yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025 di Pondok Pesantren Madarijul Ulum bekerjasama dengan BSI dalam membuka virtual account bagi para santri.
Selain itu, Bursa Efek Indonesia dan beberapa Perusahaan Sekuritas ikut serta dalam memfasilitasi dalam pembukaan rekening investasi syariah.
Selanjutnya, GERAK SYARIAH Business Matching dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2025 di Mall Boemi Kedaton berkolaborasi dengan Bank Indoesia dan Industri Jasa Keuangan dimana pembiayaan khususnya dilakukan pada sektor prioritas Provinsi Lampung.
Otto berharap Pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan mendukung pelaksanaan
kerja TPAKD guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90% pada akhir tahun 2025.(Adpim)
Tag:
