Pemprov Lampung dan BPKP Gelar Diskusi Kelompok Terpumpun Bertema Pendidikan, Pj. Sekdaprov Firsada Tindaklanjuti Hasil Pengawasan Demi Tingkatan Tata Kelola Program Pendidikan yang Lebih Baik

BANDAR LAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun bertema Pendidikan, di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Bandarlampung, Selasa (22/4/2025). 

Dalam acara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Firsada menjadi pembicara utama (keynote speech) dalam upaya menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan BPKP di bidang pendidikan.

Firsada juga menyampaikan bahwa pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun ke depan akan berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Asta Cita Pembangunan Nasional, sesuai dengan visi Pemprov Lampung yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Ia menegaskan visi tersebut merupakan cita-cita yang harus diwujudkan bersama dan akan tercapai dengan kerja yang produktif, aktif, adaptif, inovatif dan kolaboratif. 

Firsada menjabarkan bahwa visi tersebut terbagi kedalam 3 misi cita yaitu Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif, Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif dan Meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam cita yang ke-2 yakni Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Produktif, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung memiliki komitmen yang sama dan bersinergi.

"Termasuk dalam mewujudkan misi di sektor pendidikan, yaitu mewujudkan generasi cerdas, berakhlak dan berbudaya serta mendukung prestasi pemuda dan olahraga," tambahnya.

Ia juga menjabarkan sinergitas tersebut dituangkan melalui program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu :

- Penguatan muatan pendidikan berbasis budaya Lampung;

- Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

- Meningkatkan sarana prasarana dan tata kelola teknologi informasi sekolah dan pesantren demi mendukung pelaksanaan pelaksanaan pendidikan berbasis digital yang optimal;

- Menjamin anggaran pendidikan tepat guna dan tepat sasaran serta memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan;

- Memberikan apresiasi terhadap prestasi pemuda bidang akademik, seni, lingkungan dan olahraga;

- Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga untuk meraih prestasi; dan

- Menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat, mulai dari desa, sekolah, dan instansi untuk meningkatkan kesehatan, kekeluargaan dan produktivitas masyarakat.

Firsada berpendapat sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terdidik dengan baik merupakan salah satu kunci pencapaian kemandirian ekonomi. 

"Provinsi Lampung memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dan letak geografis yang strategis serta berpeluang sebagai magnet investor untuk berinvestasi dalam mendorong peningkatan sektor-sektor unggulan di Provinsi Lampung," ujarnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tahun terakhir menunjukkan peningkatan sebesar 0,65 poin dari 72,48 di tahun 2023, menjadi 73,13 di tahun 2024 dan berada pada kategori “tinggi” dimana peningkatan terjadi pada semua komponen, baik pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Khusus di komponen pendidikan menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah tahun 2024 sebesar 12,78 tahun, meningkat 0,01 tahun (0,8%) dibandingkan tahun 2023.

Selain itu, rata-rata lama sekolah tahun 2024 sebesar 8,36 tahun juga menunjukkan peningkatan 0,7 tahun (0,84%) dibandingkan tahun 2023.

Capaian peningkatan tersebut masih di bawah peningkatan nasional, sebagai contoh IPM Tahun 2024 Provinsi Lampung sebesar 73,13 dan secara nasional sebesar 75,02.

Firsada mengatakan bahwa diperlukan kerja keras dan upaya-upaya kolaborasi serta sinergi semua pihak, termasuk dengan BPKP sebagai auditor internal pemerintah.

Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas hasil pengawasan perwakilan BPKP Provinsi Lampung, termasuk sektor pendidikan yang telah diterima melalui laporan eksekutif daerah.

"Poin-poin permasalahan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan ditindaklanjuti sebagaimana saran rekomendasi strategis yang disampaikan," lanjutnya.

Firsada berharap di tengah langkah-langkah efisiensi yang dilakukan, BPKP bisa lebih berperan dalam memberikan masukan-masukan consulting pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga capaian tujuan baik output maupun outcome dapat optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta diskusi kelompok terpumpun ini untuk menyimak poin-poin hasil pengawasan BPKP Provinsi Lampung untuk mendapatkan gambaran peningkatan tata kelola yang lebih baik untuk pelaksanaan program kegiatan bidang pendidikan di tahun-tahun selanjutnya. 

"Harus menjadi perhatian untuk sekretaris daerah, inspektur dan kepala dinas pendidikan, agar segera berkoordinasi dengan BPKP Provinsi Lampung guna melakukan tindak lanjut hasil pengawasan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nani Ulina Kartika Nasution mengatakan diskusi ini merupakan wujud komitmen untuk bekolaborasi dalam upaya menjaga akuanbilitas keuangan dan pemabangunan daerah, khususnya bidang pendidikan di Provinsi Lampung.

Ia menambahkan bahwa diskusi ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi kolaboratif untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

Nina mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil temuan BPKP Lampung, Provinsi Lampung menempati peringkat 10 nasional sebagai provinsi dengan tingkat keterjadian korupsi dan untuk bidang pendidikan menempati peringkat 4 nasional.

Nina menegaskan bahwa raport merah ini merupakan Pekerjaan Rumah (PR) bersama semua pemangku kepentingan di Lampung.

Ia mejelaskan kondisi ini mencerminkan bahwa masih ada tata kelola yang sangat perlu dibenahi.

Nina berharap rekomendasi strategis dalam bentuk kebijakan yang diberikan oleh BPKP atas dasar pengawasan yang telah dilakukan dapat menjadi concern para kepala daerah dan diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target kinerja untuk bidang pendidikan.(Adpim)

Tag: