Hindari Ketimpangan Pembangunan, Pemprov Ajak Akademisi dan Bappeda Kabupaten/Kota Rumuskan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah
BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengajak kalangan akademisi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota membahas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah di Provinsi Lampung untuk menghindari Desparasi atau ketimpangan antar daerah, dalam Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung, Rabu (15/5/2019).
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat, saat membuka acara tersebut, berharap FGD menghasilkan rumusan model pembangunan Provinsi Lampung ke depan. "Sejauh ini sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sangat baik dan dipandang perlu untuk mewujudkan Infrastruktur dan Konektivitas antar wilayah agar dapat berjalan dengan baik. Mari kita rumuskan ke de pannya, sehingga kita harapkan upaya untuk membangun konektivitas benar-benar bisa wujudkan," ujar Taufik.
Taufik mengatakan Provinsi Lampung juga dipercaya Pemerintah Pusat sebagai bagian dari hadirnya pembangunan proyek strategis nasional seperti Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
"Kita sudah di beri amsnat oleh Pemerintah Pusat seperti JTTS dengan memiliki 13 exit tol. Kita juga sudah punya Lintas Barat, Timur dan Tengah yang juga sudah dikelola dengan sedemikian baiknya," kata Taufik.
Selain itu, lanjut Taufik, Provinsi Lampung juga memiliki Bandara Gatot Soebroto di Way Kanan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat sebagai bandara komersial. "Ini juga untuk menunjang konektivitas antar daerah," katanya.
Dengan demikian, menurut Taufik, upaya pemikiran untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Lampung ke depannya, diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat.
"Bagaimana segala bentuk Infrastruktur dan sarana prasarana ini bisa optimal, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan dan mensejahterakan masyarakat Lampung," kata Taufik.
Pemprov, tambah Taufik, sangat mendukung pembangunan infrastruktur dapat menurunkan angka kemiskinan.
"Dengan demikian, persoalan-persoalan disparitas bukan lagi menjadi masalah, ini menjadi harapannya kedepan," ujar Taufik.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan upaya meningkatkan infrastruktur dan konektivitas wilayah dimaksudkan untuk membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri, dan pusat pusat penumbuhan Iainnya di wilayah non koridor ekonomi.
"Salah satunya melalui peningkatan konektivitas jalan tol sebagai back bone dengan fish bone (jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota) sampai wilayah produksi yang ada di wilayah Barat Lampung untuk mendukung sistem logistik nasional," ujarnya.
Mulyadi menilai diperlukan juga peningkatan kapasitas dan kualitas Iembaga pengembangan sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi dan inovasi.
"Lalu dibutuhkan peningkaan sinergitas dalam membangun skema kerjasama pembiayaan penanganan infrastruktur baik Pusat,Provinsi, Kabupaten/Kota juga dengan pihak swasta dan penanganan infrastruktur berdasarkan skala prioritas untuk kebutuhan pembangunan ekonomi daerah melalui sistem tata kelola infrastruktur yang berkesinambungan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor ITERA, Ofyar Z. Tamin menjelaskan bahwa pembangunan yang ada di Provinsi Lampung harus disertai dengan dukungan infrastruktur yang baik. Di antaranya infrastruktur menuju kawasan industri dan pariwisata harus didukung dengan jalan Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang baik juga.
Menurut Ofyar, Provinsi Lampung mendapat berkah tersendiri dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Seperti, dilalui oleh sistem jaringan trans-asia highway, trans-asia railway, JTTS dan jalur tol laut. (Humas Prov Lampung)