Gubernur Arinal Serahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 secara Digital kepada Satker Kementerian/Lembaga dan OPD Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung
BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 secara digital kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) di Provinsi Lampung serta Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung di Aula Mahan Agung, Rabu (13/12/2023).
Arinal meminta K/L dan Pemerintah Daerah untuk menggunakan anggaran dengan disiplin dan tepat sasaran.
Ia menegaskan anggaran ini uang rakyat, harus dikelola dengan profesional, efektif, dan efisien, sesuai dengan ketentuan namun tetap cepat dan responsif.
"Sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sebagaimana arahan Bapak Presiden beberapa waktu lalu," ujar Arinal.
Dari total belanja negara tahun 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun, sebesar Rp31,58 triliun dialokasikan ke Provinsi Lampung.
Arinal mengingatkan kepada Bupati dan Pj. Bupati serta Wali Kota, agar dokumen DIPA dan TKD Kabupaten/Kota Tahun 2024 secepatnya diserahkan kepada masing-masing pengguna anggaran.
Ia meminta lakukan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
"Tutup segala celah korupsi, kerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk monitoring dan evaluasi," katanya.
Ia menjelaskan APBD harus bersinergi dan harmonis dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, agar pembangunan lebih selaras serta saling mendukung.
Menurutnya, program-program pusat dan daerah menjadi daya ungkit dalam menjaga momentum penguatan ekonomi saat ini.
"Percepatan realisasi belanja pemerintah akan menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Arinal menyebut Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung memproyeksikan Angka Kemiskinan pada tingkat 10,4-10,9 persen.
Hal ini memperhatikan capaian Angka Kemiskinan Provinsi Lampung Maret 2023 mengalami penurunan yang lebih cepat dibandingkan dengan periode September 2022 dari 11,44 persen menjadi 11,11 persen.
"Capaian ini menempatkan Provinsi Lampung sebagai urutan ke-3 provinsi terbaik di tingkat nasional dalam penurunan jumlah orang miskin," ujarnya.
Pada Tahun 2024 pula, Pemerintah Provinsi Lampung memproyeksikan IPM pada tingkat 70,6-71,1 persen dengan memperhatikan capaian IPM tahun 2023 mencapai 72,48 atau tumbuh 0,96 persen (meningkat 0,69 poin) dibandingkan capaian tahun 2022.
"Provinsi Lampung kini berada pada kategori capaian pembangunan manusia tinggi dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat terhadap akses pendidikan, kesehatan dan sektor ekonomi," katanya
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin mengatakan dari alokasi ke Provinsi Lampung sebesar Rp31,58 triliun, nilai tersebut mengalami peningkatan 4,09% (yoy).
Dody menyebut dari Rp31,58 triliun tersebut, terdiri dari Belanja K/L (Pemerintah Pusat) sebesar Rp9,32 triliun yang dialokasikan kepada 41 K/L (451 Satker).
"Belanja Pemerintah Pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada," ujar Dody.
Kemudian, Transfer ke Daerah di alokasikan sebesar Rp22,26 triliun atau meningkat 5,06% dibandingkan APBN 2023.
"Peningkatan tersebut untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting," katanya.
Dody meminta agar alokasi APBN untuk Provinsi Lampung dari DIPA K/L dan TKD 2024 ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menjawab tantangan perekonomian Lampung di Tahun 2024.
Ia menjelaskan beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan anggaran 2024 ini diantaranya menjaga kualitas belanja melalui efisiensi alokasi, efisiensi teknis, dan efisiensi ekonomi, serta berfokus pada hasil.
Lalu, memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan APBN.
"Yang paling penting menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat," katanya.
Dalam penyerahan DIPA dan TKD ini diserahkan juga penghargaan Kanwil DJPb Award dan penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.(Adpim)
Tag: Gubernur Lampung Arinal Djunaidi
