Gubernur Arinal Sampaikan Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Daerah Jelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan sejumlah langkah strategis dalam pengendalian inflasi daerah menjelang Bulan Suci Ramadhan & Hari Raya Idul Fitri 1443 H, pada acara High Level Meeting (HLM) Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung, di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin (28/3/2022).

Menurut Gubernur, menjelang bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H dalam situasi peralihan dari masa pandemi (Covid-19) menuju endemi,  ketersediaan pangan selalu menjadi isu yang sangat penting. Hal ini terjadi karena bersamaan dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat yang berdampak pada tingkat inflasi.

"Menjaga tingkat inflasi untuk tetap pada titik keseimbangan adalah tugas bersama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh Stakeholder terkait. Hal ini dilakukan agar di saat Ramadhan dan Idul Fitri tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga bahan pokok di pasaran, dan dengan menerapkan kebijakan pemerintah terutama diarahkan terhadap Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, serta Komunikasi yang efektif," jelas Gubernur Arinal.

Dalam rangka keterjangkauan harga, lanjut Gubernur Arinal, Pemerintah Provinsi Lampung sejak awal tahun 2022 sudah melakukan kegiatan operasi pasar yang akan terus ditindaklanjuti dengan kegiatan pasar murah, salah satunya seperti minyak goreng. 

"Terkait minyak goreng, Insya Allah Lampung aman. Saya juga sudah meminta eksportir agar sebanyak 1 juta ton CPO tidak dieskpor. Saya juga meminta Sinar Mas untuk mendukung kebutuhan minyak goreng di Lampung," jelas Gubernur Arinal.

Terkait ketersediaan pasokan, Gubernur Arinal meminta kepada Kepala Daerah agar dapat mengoptimalkan Pusat Informasi Harga Strategis, monitor harga pangan, dan melakukan pemantauan langsung ke lapangan guna memastikan ketersediaan stok pangan, dan lainnya baik milik pemerintah maupun pelaku usaha.

"Saya mengimbau kepada Satgas Pangan agar siap menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat selaku konsumen dalam mengkonsumsi komoditas pangan, dan memberikan tindakan baik melalui pembinaan maupun hukum yang berlaku sesuai peraturan, apabila ditemukan pelaku usaha yang menyimpang," ujar Gubernur Arinal.

"Ini saya minta agar pengendalian dilakukan secara cermat," tambahnya.

Untuk kelancaran distribusi, lanjutnya, Lampung terus meningkatkan kerjasama pihak-pihak terkait agar pengiriman pasokan bahan pangan tidak terganggu.

Selanjutnya, Gubernur Arinal mengingatkan agar adanya koordinasi dan komunikasi yang baik oleh Perangkat Daerah serta lembaga terkait lainnya untuk terus memberikan informasi yang positif pada masyarakat. Seperti perkembangan kebijakan yang telah diambil setiap saat, informasikan bahwa persediaan kebutuhan pokok  aman, sehingga masyarakat diminta untuk dapat bersikap rasional dan bijak dalam pemenuhan konsumsi pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal juga mengharapkan pelaksanaan Operasi ketupat 2022 dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mengantisipasi permasalahan di titik-titik rawan. Sehingga masyarakat dapat merasakan aman, kondusif dan tertib pada Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

"Saya mengharapkan pada operasi ketupat dapat berjalan dengan baik, mampu mengatasi permasalahan di titik rawan, sehingga masyarakat merasa aman dan tertib dalam menjalankan ibadah puasa hingga Hari Raya Idul Fitri 1443 H," ujarnya.

Kegiatan HLM TPID hari ini juga dirangkaikan dengan Capacity Building untuk mendiseminasikan Hasil Penelitian KPJU Unggulan UMKM di Provinsi Lampung Tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung bekerjasama dengan Yayasan Berka Semi Strategika. 

"Penelitian KPJU UMKM Unggulan Provinsi Lampung tahun 2021 meliputi cakupan wilayah penelitian tingkat provinsi, 15 kabupaten/kota, dan 228 kecamatan, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 KPJU Unggulan UMKM Provinsi Lampung adalah Padi (Pertanian); Penggilingan Padi (Industri Pengolahan); Aneka Keripik (Industri Pengolahan); Toko Sembako (Perdagangan); dan Warung Makan (Penyediaan Makan Minum)," jelas Gubernur Arinal.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa sektor pertanian dari hilir ke hulu merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Lampung yang menopang perkembangan UMKM. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung dalam kebijakan yang diambil, selalu mengedepankan pengembangan sektor pertanian dan UMKM. 

Salah satu kebijakan terkait pengembangan pertanian dan UMKM adalah melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana Pemerintah Provinsi Lampung selalu bersinergi dengan Pemerintah Pusat terkait penyalurannya. Adapun realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung Tahun 2021 sebesar Rp. 8,57 Triliun dengan sebanyak 274 ribu debitur.

"Untuk mendukung pelaksanaan Program KUR dimaksud, khusus di sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan Program Kartu Petani Berjaya (KPB). Program KPB dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui kemudahan dalam perolehan sarana produksi pertanian; akses keuangan permodalan perbankan, koperasi, LKM, dan/atau akses keuangan lainya yang sah; pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi; penanganan panen dan pasca panen; dan pemasaran hasil usaha pertanian melalui pasar dan/atau pembeli. Dalam pelaksanaannya, Program Kartu Petani Berjaya berbasis teknologi informasi (digitalisasi petani)," ujarnya. (Adpim)