Gelar FGD tentang Program Prioritas, Pemprov Lampung Petakan Strategi Kesejahteraan Petani
BANDAR LAMPUNG ---- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Pemetaan Program Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Petani, di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (10/4/2019).
FGD menghadirkan kalangan berkompeten, seperti Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Edi Yanto dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Kusnardi. Acara dipandu langsung oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat.
Menurut Taufik, Pemprov terus melakukan berbagai program solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan.
"Mari kita berdiskusi untuk menghasilkan skema, skenario dan strategi pembangunan pertanian berbasis teknologi informasi dan memanfaatkan perkembangan ekonomi digital. Kita lakukan penjabaran program kegiatan yang dibutuhkan. Hasil dari FGD ini akan berkontribusi terhadap dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD," ujar Taufik Hidayat.
Taufik menjabarkan sejumlah program, seperti peningkatan SDM petani yang berkualitas dan juga aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk memudahkan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Selain meningkatan kualitas SDM kita harus membantu dari segi pembiayaan. Kita juga memiliki KUR yang sekarang dengan adanya aplikasi SIKP bisa lebih efektif untuk mendata para debitur yang potensial untuk diberikan KUR. KUR ini juga nanti bisa kita kombinasikan dengan Kartu Petani Berjaya," katanya.
SIKP ini, kata Taufik, nantinya menjadi tugas instansi terkait di Kabupaten/Kota untuk menginventarisir para debitur yang nantinya oleh pihak bank akan dipilih debitur mana yang potensial untuk mendapatkan KUR.
"Kemarin kita sudah melakukan rapat bersama dengan Kabupaten/Kota untuk kita giring dan harapkan instansi terkait dilingkup pertanian dan koperindag, bisa menginventarisir kemudian juga menginput para debitur potensial. Kita menggiring masyarakat miskin sehingga punya kemampuan untuk memiliki usaha," ucapnya.
Taufik menjelaskan KUR ini juga salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Dimana selain menyediakan dana yang relatif sangat besar, KUR ini juga memiliki suku bunga yang sangat rendah dan telah pula disubsidi oleh pemerintah.
"Suku bunga juga sudah diturunkan dari 12 persen, lalu menjadi 9 persen dan turun lagi 7 persen dan ini diperuntukan untuk masyarakat miskin. Ini juga diperuntukannya sangat luas, bagi mereka dengan berlatar belakang sektor pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, kehutanan, jasa keuangan, simpan pinjam dan sebagainya," ujarnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Edi Yanto mengatakan dalam meningkatkan kesejahteraan para petani, dari sistem hilir (Pemasaran) yang masih menjadi kendala bagi para petani.
"Bicara sistem hulu (pengadaan sarana dan penyaluran sarana produksi pertanian) dan dukungan infrastruktur pertanian sendiri tidak ada masalah, bantuan pemerintah juga sudah begitu banyak. Tetapi yang menjadi masalah yakni disisi hilir terutama pemasaran, distribusi dan yang paling penting harga, perlu hadir pemerintah dalam memberikan solusi mengenai harga," ujarnya.
Selain itu, masih kata Edi bahwa alih fungsi lahan juga menjadi penyebab menurunnya angka produktivitas para petani. "Alih fungsi lahan menjadi non pertanian ini juga menjadi salah satu penyebabnya. Salah satu regulasi adalah menjaga lahan-lahan produktif ini, menjadi regulasi wilayah dimana jika diperuntukan untuk kopi ya harus untuk kopi, lalu sawah ya harus untuk sawah," katanya.
Sedangkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Kusnardi menyoroti para petani yang harus bersertifikat dan melakukan pengembangan kemitraan. "Para petani harus memiliki keahlian disertai sertifikasi, selain itu juga melakukan kemitraan untuk meningkatkan produksinya," ujarnya. (Humas Prov Lampung)
Tag: Kesejahteraan Petani
